by

Polemik SK PJ Walikota Batu: Bukti Nyata Adanya Interverensi Berbasis Kepentingan Kelompok Tertentu

BATU – Perjalanan yang menyenangkan dari sekretariat MAKI Jatim menuju Kota Batu. Persisnya yang ditempuh Heru Satriyo, Ketua LSM MAKI Koorwil Jatim, beserta rombongan bidang Litbang dan Investigasi, dalam rangka giat monitoring program hibah dan program pembangunan infrastruktur pasca kekosongan kepemimpinan Walikota Batu setelah Dewanti Rumpoko resmi demisioner per 24 Desember 2022.

Terasa sangat menyenangkan dengan aneka canda tawa selama perjalanan. Sesampai di Kota Batu, sarapan pagi yang dilakukan di salah satu warung tengah sawah, seperti biasa menjadi ajang atau sarana juga untuk menggali informasi bagaimana pendapat masyarakat Batu, terutama dalam rangka mengamati polemik belum turunnya SK PJ Walikota Batu.

Heru MAKI.

“Waduh Pak, sekarang Batu sudah seperti kehilangan identitas. Banyak pelaku usaha dari luar Batu yang sukses membuat pelaku usaha dari Batu sendiri yang akhirnya harus minggir dan banyak yang gulung tikar,” ungkap Pak Di, pemilik warung.

“Mbleset jauh dari apa yang pernah dijanjikan oleh Walikota. Gak ono benere Pak, dan tanah di Batu juga sudah banyak yang dimiliki oleh pengusaha dari luar Batu. Mosok wong Batu tuku tanah di Batu sendiri, gak mungkin Pak,” lanjut Pak Di.

Banyak sekali informasi yang disampaikan langsung ke Ketua MAKI Jatim beserta rombongan, terutama keluh kesah terkait kebijakan Walikota Batu yang tidak berpihak kepada masyarakat Kota Batu sendiri.

Menarik benang merah dari apa yang disampaikan warga Batu tersebut, ada korelasi yang sangat jelas apabila dikaitkan dengan munculnya polemik terkait proses Team Penilai Akhir (TPA) untuk PJ Walikota Batu yang sudah dimulai dari prosesnya sejak September 2022 hingga Januari 2023. Kepastian siapa PJ Walikota Batu masih mengambang dari Kemendagri Pusat.

“Saya lihat memang banyak campur tangan dan interverensi dari pihak di luar Team Penilai Akhir dari Kemendagri Pusat. Terlihat dari proses awal saja muncul 3 nama yang diusulkan dari DPRD Kota Batu dan 3 nama berbeda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur,” ungkap Heru MAKI—sapaan akrab Heru Satriyo.

Sementara dari kajian data Bidang Litbang dan Investigasi MAKI Jatim menyampaikan bahwa melihat dari sudut pandang PAD Batu dan rangkaian program pembangunan yang sudah terlaksana, tidak ada hal yang sexy dan istimewa apabila berkaitan dengan Kota Batu, tetapi memang sarat dengan rangkaian misteri pasca penangkapan Walikota Batu, Edy Rumpoko.

“Terlalu banyak yang ditutup-tutupi dan masih menjadi misteri untuk diungkap terutama dalam hal pelepasan aset Pemkot Batu kepada pihak swasta, utamanya Pak “S” yang terkenal sebagai Tuan Tanah dengan kerajaan bisnis tempat wisatanya,” ucap Suryawan, Pengurus Bidang Litbang MAKI.

Hal ini memantik semangat MAKI Jatim untuk sementara akan berkantor di wilayah Batu untuk beberapa pengurus dalam rangka lebih menajamkan dan menggali data valid tentang beberapa hal yang terjadi di Kota Batu pra keputusan SK PJ Walikota Batu.

“Saya dan team mulai hari ini akan ngantor di salah satu rumah yang disiapkan oleh masyarakat Kota Batu, untuk dijadikan sekretariat MAKI dan akan menjalankan tahapan awal program yaitu membuka posko pengaduan masyarakat terutama masyarakat Batu yang merasa dirugikan karena policy atau kebijakan yang diduga tidak bersifat akomodatif untuk masyarakat batu itu sendiri,” kata Heru MAKI.

“Garis darah saya ini kental akan Batu Malang karena nenek saya serta ibunda saya (almarhum) asli orang Batu Malang, Jl. Imam Bonjol Batu. Jadi wajar kalau akhirnya saya memberikan perhatian ekstra untuk Kota Batu,” ujar Heru MAKI.

Episode-episode selanjutnya akan menjadi release berkelanjutan dari hasil penggalian data yang akan dilakukan. Salam Anti Korupsi.(bud)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed