by

MAKI Jatim Soroti Calon Sekda Kabupaten Probolinggo, Diduga Ada Kecurangan

PROBOLINGGO – LSM Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Koorwil Jawa Timur menyoroti tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, dalam proses selter yang dilangsungkan untuk memilih jabatan sekretaris daerah (sekda) itu dinilai sarat pengkondisian.

Bukan sekadar sorotan saja, namun kritikan cukup tajam juga disampaikan Ketua LSM MAKI Koorwil Jawa Timur, Heru Satriyo. Heru menilai proses selter itu diduga hanya sekadar formalitas, tepatnya untuk menggugurkan kewajiban saja.

“Pansel ini diduga kan hanya formalitas saja, hanya menggugurkan kewajiban, kasihan saya melihat peserta yang mendaftar, mau-maunya diakali, toh siapa yang diproyeksikan menjadi sekda dugaan saya sudah ditentukan, saya dapat laporan bahwa pansel sudah berlaku curang dalam merekapitulasi nilai,” jelasnya.

Menurut Heru, Pemkab Probolinggo terkesan tidak serius dalam menyikapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret mantan Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Terutama untuk memetik pelajaran berharga dari peristiwa tersebut.

Tentu hal itu sangat disayangkan. Sebab Heru menilai selter jabatan sekda seharusnya menjadi momentum untuk melaksanakan reformasi birokrasi dengan memutus mata rantai kekuasaan Hasan Aminuddin dan istrinya, Puput Tantrianasari. Namun sayangnya tidak dijalankan.

“Hal itu terlihat dari skenario yang dimainkan sejal awal tahapan, mulai pengkondisian penunjukkan nama siapa yang akan mejadi pansel, sampai pada siapa yang akan dijadikan sekda, semua tidak lepas dari tangan penguasa lama,” terangnya.

Bukti kecurangan pansel tersebut menurut Heru terlihat dari laporan yang ia terima. Di mana pihak pansel diduga telah menyiapkan tiga nama yang sudah diatur untuk lolos seleksi.

Tiga nama tersebut masing-masing berinisial HS, UI dan ES. Sedangkan tiga nama tersebut memiliki rekam jejak moral rendah dalam pemberantasan korupsi. Hal itu yang diyakininya, bahwa tahapan selter berjalan sangsi.

“Pansel ini kerjanya sudah tidak jelas. Publik akhirnya membaca kerja mereka hanyalah panitia pemuas nafsu pihak yang hendak melanggengkan dinasti kekuasaan. Pansel kerjanya melompat, dibuktikan dengan banyaknya aturan hukum yang tidak dijalankan oleh pansel,” tegas Heru.

Selanjutnya berkaitan dengan aturan hukum, Heru mengatakan ada beberapa hal yang dinilai dikesampingkan, yakni lampiran Permen PAN-RB No 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tepatnya di poin B (pelaksanaan) angka 3, huruf e, dijelaskan bahwa pansel harus melakukan penilaian terkait rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas tinggi. Sementara pada hurif i dalam Permen PAN-RB, juga dijelaskan tahapan yang menurutnya juga dikesampingkan oleh pansel.

“Huruf H tentang bobot penilaian huruf i penetapan dan pengumuman hasil seleksi, angka dua menyebutkan panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi, apakah hal ini dilakukan oleh pansel, jawabnya tidak. Karena kalau tahap ini dijalankan, pansel akan kesulitan meranking tiga nama yang sudah dalam ‘pesanan’,” beber Heru.

Selain itu, dari informasi yang dia terima, pada Senin (21/11) Sekretariat Pansel dikabarkan bakal mengumumkan tiga nama, yaitu HS, UI dan ES yang lolos seleksi kepada publik sebelum kedatangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal itu ia tangkap sebagai bentuk skenario yang dijalankan oleh kesekretariatan pansel supaya lolos dari KASN. “Ini kalau terjadi tambah buruk citra Pemerintah Kabupaten Probolinggo, karena publik disuguhi sekda terpilih yang lahir dari proses culas. Kenapa demikian? Karena bunyi huruf i angka 10 pada permen ini berbunyi ‘panitia seleksi wajib menyampaikan laporan nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil asesmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.’ Jadi pansel dan kepala sekretariat pansel jangan sludar-sludur hanya untuk memuluskan “asisten” jadi sekda, menjalankan rekomendasi KASN itu wajib,” pungkasnya.(lex)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed