by

MAKI Jatim Soroti Pemindahan DKUD Milik Pemprov. Jatim Rp 2,5 Trilyun di Bank Jatim ke Bank BUMN

SIDOARJO – LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur menyoroti dugaan pemindahan Dana Kas Umum Daerah (DKUD) milik Pemprov Jatim senilai Rp 2,5 trilyun yang mengendap di Bank Jatim ke bank BUMN.

Heru Satriyo, Ketua LSM MAKI Jatim Koorwil Jawa Timur, mengatakan dana Rp 2,5 trilyun tersebut sangat berarti bila dialokasikan ke bank BUMD, seperti Bank UMKM atau Bank Jatim, untuk pemberdayaan UMKM di Jatim.

“Sangat naif bila dana Bank Jatim senilai Rp 2,5 trilyun dialokasikan ke bank-bank BUMN, bukan bank BUMD. Artinya, bank BUMN yang dananya disupport dari Bank Jatim itu apakah bisa support untuk memberdayakan UMKM atau UKM di lingkungan Pemprov Jatim?” Tanya Heru MAKI—sapaan akrab Heru Satriyo.

“Sebenarnya dana Rp 2,5 trilyun tersebut kalua disupportkan ke Bank UMKM atau Bank Jatim dan dialokasikan untuk memberdayakan UMKM sungguh sangat luar biasa,” ujarnya.

Tapi, lanjut Heru, kalau hanya mencari “bisnis” atau bunga saja di bank-bank BUMN malah sangat naif. “Walaupun secara regulasi dibenarkan oleh Kementerian Keuangan  tapi secara etika itu ada pelanggaran yang luar biasa dan itu menjadi perhatian MAKI Jawa Timur,” tandas Heru MAKI.

Beredar dugaan Pemprov. Jatim memindahkan DKUD senilai Rp 2,5 trilyun di Bank Jatim ke bank BUMN. Hal ini terungkap dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Jatim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Jatim yang dipimpin Sekdaprov Adhy Karyono bersama Bappeda, BPKAD dan Bappenda, membahas KUA PPAS APBD-P 2022 di ruang rapat Banggar, di kantor DPRD Jatim, Jumat (13/08/2022).(bud)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed