by

MAKI Minta Dirut Bank Jatim Mundur

MALANG – Selaras dengan perhelatan “Navy Jazz Traffic Festival 2022” yang telah usai diselenggarakan, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jatim akan mengkaji dan melakukan evaluasi internal kelembagaan untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan terkait keberadaan Bank Jatim sebagai “sponsor” yang terkesan sembunyi-sembunyi.

Di sisi lain juga adanya fakta bahwa di bawah tenda UMKM dengan logo Bank Jatim yang jumlahnya puluhan, telah diduga terjadi praktek yang sangat membuat malu Pemerintah Propinsi Jawa Timur, yaitu penarikan dana dari peserta UMKM yang ada di bawah tenda UMKM dengan logo Bank Jatim.

“Baru kali ini saya melihat bagaimana bank BUMD sangat menikmati “party euforia” dan bangga dengan supportnya dalam sebuah acara. Dan untuk masuk dalam venue acara itu kita harus merogoh kocek sampai 500 ribu,” ungkap Heru Satriyo, Ketua LMS MAKI Koorwil Jawa Timur.

“Saya trenyuh ketika warga di sekitar Lawang, Malang, dan peserta UMKM di luar Lawang yang jumlahnya tidak sedikit, harus membayar tenda dengan logo Bank Jatim, di mana harusnya peserta UMKM itu digratiskan. Insya Allah kenyataan ini akan menjadi pintu masuk MAKI Jatim untuk membuka kotak pandora di internal Bank Jatim. Isu ini akan menjadi isu utama kami untuk memaksa Dirut Bank Jatim mundur dari jabatannya dan meminta pertanggungjawaban anggaran yang dipakai dalam support acara Jazz Traffic Festival 2022,” lanjut Heru MAKI—sapaan akrab Heru Satriyo.

Kursi Dirut Bank Jatim.

“Yang kami protes keras adalah untuk menjadi sponsor dalam Jazz Traffic Festival, sangat siap dan digelontorkan anggarannya, tetapi perlakuan ke peserta UMKM yang jualan di bawah tenda logo Bank Jatim dengan jumlah puluhan peserta UMKM lokal harus bayar. Ini yang kami protes keras dan Ibu Gubernur Jawa Timur harus tahu serta MAKI Jatim akan meminta Dirut Bank Jatim dengan kursi tahta kehormatan yang sudah disiapkan untuk mundur dari jabatannya,” ungkap Heru MAKI. “Mending bikin EO dan menjadi Dirut EO daripada menjadi Dirut bank BUMD Pemprov Jatim,” kata Heru

Sebelumnya MAKI Jatim secara kelembagaan sudah melakukan pemantauan kepada kinerja Bank Jatim sebagai bank BUMD Pemerintah Propinsi Jawa Timur, di mana banyak dugaan policy yang terkesan aneh, tebang pilih dan juga untuk support dalam pembangunan Jawa Timur hanya untuk rekanan-rekanan tertentu.

“Sekarag coba bayangkan, Bank Jatim adalah bank BUMD Pemprov Jatim, kalau ada rekanan menang tender, untuk pinjam permodalan ke Bank Jatim harus punya jaminan sesuai jumlah pinjaman kredit, dan kalau ada putus kontraknya rekanan terkait proyek, rekanannya babak belur, utangnya menggunung. Bank Jatim-nya sudah dapat ganti dari Jamkrida sebagai penjamin pinjaman. Pertanyaannya, siapa yang tambah kaya, dan siapa yang tambah ajur,” ungkap Heru MAKI.

MAKI Jatim secara kelembagaan akan secepatnya memutuskan langkah yang akan diambil untuk melaporkan Bank Jatim ke ranah APH. Dan yang utama adalah adanya fakta bahwa untuk melakukan aksi demo ke Bank Jatim pusat selalu seperti membentur tembok dan sangat tidak mudah dilakukan hanya untuk perijinannya saja.

“Kami akan turun dengan aksi demo besar untuk Bank Jatim. Ini janji saya dan saya pastikan aksi demo besar,” janji Heru MAKI. (bud)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed