SURABAYA – Silaturahmi Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, ke Jawa Timur menemui Khofifah Indar Parawansa, menjadi sebuah sinyal kuat terkait potensi adanya koalisi RI 1 dan 2 dalam pertarungan Pilpres 2024.
Demikian disampaikan Heru Satriyo, Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jawa Timur, menanggapi silaturahmi Prabowo Subianto ke Khofifah Indar Parawansa, pada hari kedua Idul Fitri, Selasa (3/5) kemarin.
Sebelum silaturahmi ke kediaman Khofifah di Surabaya, Prabowo melakukan silaturahmi ke Presiden Jokowi di Yogyakarta dan Megawati Soekarnoputri di Jakarta.
“Semakin terlihat jelas bahwa Ibu Gubernur Khofifah akan melenggang ke Jakarta nantinya,” ungkap Heru MAKI—sapaan Heru Satriyo.
Dikatakan Heru, akan terjadi sebuah konstelasi politik yang berpengaruh pada wajah pembangunan Provinsi Jawa Timur ke depan. Itu pasti karena sebenarnya Gubernur Jawa Timur masih mempunyai banyak PR yang harus dikerjakan, di antaranya program pengentasan kemiskinan yang masih tinggi dan program pemberdayaan UMKM menuju pasar global yang masih harus mendapatkan pendampingan dan bimbingan maksimal.
“Saya sebagai warga Jawa Timur ikut bangga apabila Ibu Khofifah menjadi Cawapres Prabowo, tapi saya juga tidak salah untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur terkait akan adanya suksesi kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur sepeninggal Ibu Khofifah yang diduga nantinya akan ke Jakarta,” ungkap Heru MAKI.
Sebagai bagian dari masyarakat Jawa Timur, lanjut Heru, dia berharap Gubernur Jawa Timur masih akan bertahan di Jawa Timur untuk lebih mempersiapkan diri menjadi Capres 2029 daripada jadi Cawapres 2024.
“Masih sangat carut marut di Jawa Timur, di mana di antaranya masih belum ada penetapan Sekdaprov Jatim definitif, ditambah penetapan 19 eselon II kemarin, kita masih melihat implementasi dan aktualisasi dari Kepala Dinas yang baru saat ini, semua belum terurai dan masyarakat Jawa Timur masih wait and see. Lha wong seperti ini kok malah ditinggal nyalon Cawapres,” tanya Heru MAKI.
Terakhir Heru MAKI menyampaikan bahwa semua SKPD goes to Zona WBK (Wilayah Bebas Korupsi) harus menjadi sebuah jargon utama saat ini.(bud)
Comment