by

MAKKI Bukanlah LSM MAKI Jatim

SURABAYA – Pemberitaan dari MAKKI (bukan MAKI) terkait dugaan praktik korupsi yang dilakukan Bupati Jember, perlu kami sampaikan kepada bahwa MAKKI bukanlah MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Koorwil Jawa Timur.

“Ini beda, karena saat ini kami perlu menyampaikan klarifikasi resmi dikarenakan banyak pengurus serta anggota dan masyarakat yang menaruh kepercayaan tinggi kepada LSM MAKI Koorwil Jatim. Pemkab Jember sempat menanyakan hal tersebut,” ungkap Heru Satriyo, Ketua MAKI Koorwil Jawa Timur.

Klarifikasi ini sangat penting karena hal itu berkenaan dengan amanah MAKI Jatim sebagai lembaga garda terdepan untuk menyuarakan perilaku koruptif, baik anggaran maupun kebijakan yang sifatnya corruptive policy.

“Saya tahu awal itu dari masyarakat yang kirim WA ke saya. Setelah itu ada ribuan WA masuk ke saya menanyakan hal itu. Makanya kami perlu klarifikasi,” kata Heru MAKI—sapaan Heru Satriyo.

Terkait Kabupaten Jember yang saat ini sedang berbenah diri serta mempercantik wajah pembangunannya, MAKI Jatim tentu akan terus melakukan support positif dan terus mengawal kebijakan arah pembangunan di Kabupaten Jember untuk menjauh dari perilaku serta permainan koruptif.

“Statemen itu saya sampaikan langsung kepada Bapak Bupati Jember, sahabat saya, bahwa MAKI Jatim dan MAKI Jember akan selalu bermitra positif dan terus komitmen mengawal pembangunan untuk kepentingan masyarakat Kab. Jember pada umumnya. Kalaupun ada riak-riak pergerakan masyarakat terkait protes kebijakan, notabene yang diprotes sebagian masyarakat Kabupten Jember itu adalah produk hukum bupati sebelumnya, bukan Bapak Bupati Jember saat ini. Catat itu,” tegas Heru MAKI.

“Kami akan terus melihat, mendengar, melakukan evaluasi serta menegur Bupati Jember apabila ada potensi penyalahgunaan anggaran atau adanya kebijakan yang sifatnya koruptif. MAKI Jatim dan MAKi Jember juga sangat membuka diri atas pelaporan aktif dari masyarakat atas laporan dugaan korupsi di mana pun keberadaannya,” kata Heru.

“Laporkan ke kami, dan kami akan sampaikan juga langsung kepada pemangku kebijakan tertinggi yaitu Bupati Jember, dan saya tidak akan segan atau mikir mundur untuk menyuarakan kebenaran yang ada. Semoga Kabupaten Jember dengan semua institusi yang menjadi bagiannya secepatnya akan menuju Zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK ),” kata Heru.(bud)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed