by

MAKI Jatim Mencium Kecurangan Pelaksanaan Jatim Fair Hybrid

Pameran Jatim Fair Hybrid di Grand City Surabaya, 8 sampai 12 Oktober 2021, secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Listianto Dardak.

Pameran tahunan ini untuk memeriahkan Hari Jadi ke-76 Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan Pameran Jatim Fair Hybrid dilaksanakan oleh PT Hardayawidya Graha (anak perusahaan PT Jakarta International Expo) bekerjasama dengan PT Debindo Mitra Tama Surabaya.

Namun, di tengah megah dan semaraknya pameran UKM dan industri Jawa Timur ini, ada kenyataan yang luput dari mata umum, yaitu satu tindakan koruptif.

Ketua LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip., mempertanyakan keikutsertaan peserta pameran yang dikenakan cash stand per M2 Rp 2.000.000 dengan skala luasan per stand ukuran 3 M x 3 M, dalam artian per stand peserta dikenakan cash sebesar Rp 18.000.000.

“Timbul pertanyaan bahwa Jatim Fair Hybrid tersebut disponsori utama atau main sponsored yaitu Bank Jatim. Hal ini menjadi pertanyaan besar, di mana anggaran yang digunakan Bank Jatim sebagai sponsor utama adalah anggaran BUMD Pemprov. Jatim, dan aplikasi anggaran tersebut digunakan peruntukkannya untuk apa dan bagaimana korelasinya. Ini menjadi kajian awal untuk MAKI Jatim meminta percepatan audit internal terkait pelaksanaan Jatim Fair Hybrid tersebut,” kata Heru Satriyo.

Ditambahkan oleh Heru Satriyo, setiap peserta pameran yang rata-rata didomimasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Jawa Timur, masih melakukan pemesanan ke pihak ketiga terkait dekorasi pameran dengan design dekorasi pameran masing-masing.

“Hal inilah yang menjadi subjek utama untuk dilakukan audit, di mana sesuai data hasil investigasi bahwa 90% vendor dekorasi pameran dengan pengenaan anggaran masing-masing dari OPD di lingkungan Pemprov. Jatim masih menggunakan bahan baku dekorasi yang terkesan sangat murah, yaitu pemakaian kayu 4×6 atau 5×7, ditambah penggunaan triplek lembaran tipis serta penggunaan banner yang memang harga banner sangat murah,” kata Heru Satriyo yang akrab disapa Heru MAKI ini.

MAKI Jatim melihat hal itu menjadi sebuah kontradiktif di mana anggaran dekorasi pameran masih sangat mahal, rata-rata di angka Rp 15 juta sd Rp 50 juta per stand. “Kami juga menduga bahwa selama ada kegiatan pameran juga ada sebuah hubungan yang saling menguntungkan antara pihak vendor dekorasi dengan oknum di lingkungan OPD tersebut,” kata Heru.

Sehubungan dengan kajian tersebut di atas, maka MAKI Jatim meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuanan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan audit terkait keselarasan penggunaan bahan baku dari vendor dekorasi yang terkesan murah dikorelasikan dengan anggaran yang sudah disiapkan oleh OPD terkait.

BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan audit terutama keikutsertaan Bank Jatim sebagai sponsor utama, korelasinya di mana karena semua peserta pameran telah dikenakan cash oleh vendor EO pelaksana kegiatan pameran.

BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan audit juga untuk semua iven kegiatan pameran yang diikuti oleh OPD di lingkungan Pemprov Jatim pada taun sebelumnya, mulai tahun 2018 sd tahun 2021.(res)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed