by

BBPPTP Surabaya Diduga Melakukan Tindakan Kontraproduktif dan Koruptif

-Berita-176 views

MAKINEWS – Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Jl. Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, diduga telah melakukan tindakan kontraproduktif dan koruptif.

Demikian kesimpulan siaran pers yang diterima makinews.id dari hasil kajian mendalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jawa Timur terhadap BBPPTP Surabaya.

Dalam siaran pers tersebut awalnya dijelaskan BBPPTP mendapatkan amanah pengelolaan luar biasa dari Kementerian Pertanian, di mana sesuai data SIRUP (System Informasi Rencana Umum Pengadaan) TA 2011 ditemukan 216 paket pekerjaan baik via E Purchasing, pengadaan langsung maupun system tender.

Yang mencengangkan, 216 paket pekerjaan tersebut senilai Rp 216.952.612.000.

Kepada makinews.id Ketua LSM MAKI Korwil Jawa Timur, Heru Satriyo, S.Ip, mengatakan, berkenaan pengelolaan anggaran yang sangat luar biasa tersebut, MAKI mencium beberapa hal yang diduga janggal dan sarat perilaku koruptif.

“Sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), disampaikan dengan jelas bahwa BBPPTP Surabaya seharusnya lebih mengutakana dan mengoptimalkan fungsi pengawasan, terutama pelestarian plasma nutfah dan perbanyakan benih serta meningkatkan beberapa fungsi pengawasan mutu benih serta beberapa itemized yang lain yang tertuang dalam tupoksi BBPPTP Surabaya secara keseluruhan sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pertanian,” kata Heru Satriyo.

Berdasarkan kajian di atas, lanjut Heru Satriyo, sangat jelas bahwa Tupoksi BBPPTP Surabaya hanya melakukan fungsi pengawasan serta explore benih dan tidak ditemukan fungsi pembinaan kelompok tani atau CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan). “Sekali lagi secara singkat disampaikan bahwa BBPPTP Surabaya tidak mempunyai kelompok tani binaan karena itu di luar tupoksi BBPPTP Surabaya,” tandas Heru Satriyo.

Melihat dua parameter di atas sangat jelas bahwa ada kejadian kontra produktif di mana BBPPTP Surabaya yang notabene tidak mempunyai kelompok tani binaan tetapi anehnya diberikan anggaran luar biasa dari Kementerian Pertanian untuk kelompok tani atau CPCL, baik berupa benih atau pupuk atau alat-alat pertanian perkebunan.

“Inilah yang menjadi sumber pertanyaan MAKI Jatim, apa yang menjadi dasar hukum pengenaan ketika BBPPTP Surabaya diberikan amanah pengelolaan anggaran luar biasa yang kebanyakan hibah untuk kelompok tani di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Bali, NTB dan NTT.

Ditambahkan Heru Satriyo, untuk lebih memberikan sajian yang komprehensif, tim Litbang LSM MAKI Jatim juga telah melakukan beberapa kali wawancara baik kepada Kepala Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan yang masuk dalam range wilayah BBPPTP Surabaya. Dari hasil wawancara tersebut diketahui Kepala Dinas baik Pertanian dan Perkebunan tersebut juga mengaku heran, karena sebenarnya fungsi pembinaan tersebut leading sektornya ada di eselon II atau kepala dinas terkait yang membidangi bidang perkebunan.

Lebih runyam lagi, kelompok tani penerima atau CPCL tersebut tidak diberikan kuasa untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan baik benih atau pupuk yang mereka harapkan, karena kebijakan atau policy tersebut merupakan policy dari BBPPTP Surabaya dan bukanlah policy yang terbiasa dengan CPCL yaitu Kepala Dinas Pertanian atau Perkebunan Provinsi.

“Ini fakta bahwa Kepala Dinas Pertanian atau Perkebunan Provinsi tidak diajak duduk bersama tetapi BBPPTP Surabaya lebih memilih duduk bersama dengan Kepala Dinas Pertanian atau Perkebunan dari kabupaten,” kata Heru Satriyo.

LSM MAKI juga mempertanyakan dasar hukum atau payung hukum dari CPCL atau kelompok tani penerima hibah atau bantuan benih, pupuk dan alat tersebut dari BBPPTP Surabaya, apakah SK Bupati atau SK Gubernur atau SK Mentan. LSM MAKI meminta hal ini dijelaskan secara detil.

Di tengah proses investigasi, MAKI Jatim juga mendengarkan keluhan CPCL terkait perlindungan hukum atas pupuk yang didistribusikan, karena pihak BBPPTP juga tidak melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), di mana sebenarnya di setiap daerah tersebut, baik di tingkat kabupaten dan provinsi, ada struktur organisasi KP3 tersebut. Ketika LSM MAKI mewawancarai mereka, pihak KP3 mengaku tidak pernah diajak duduk bersama oleh BBPPTP Surabaya.

Di sisi lain LSM MAKI juga mempunyai data baik foto maupun video salah satu oknum di BBPTP Surabaya sangat aktif berhubungan baik dengan rekanan atau calon penyedia serta pabrikan pupuk.

“Apabila pembeliannya via E Purchasing dan via E Catalogue sesuai Perpres No 2 Tahun 2021, sebenarnya tidak diperbolehkan melakukan komunikasi tatap muka dengan pabrik atau produsen pupuk dan tidak melibatkan rekanan atau calon penyeda, tetapi semua itu dilanggar dengan enak oleh salah satu oknum kepala bidang dalam struktural organisasi BBPPTP Surabaya,” kata Heru Satriyo.

Menurut Heru, dalam proses investigasi tersebut LSM MAKI juga banyak menemukan dugaan bancakan atau bagi-bagi proyek di mana PPK kegiatan diduga telah membagi proyek-proyek pengadaan tersebut, dan LSM MAKI mengaku telah mempunya fakta hukum di atas.

Sehubungan kajian di atas, kata Heru Satriyo, LSM MAKI Jawa Timur meminta Menteri Pertanian untuk secepatnya melakukan evaluasi, terutama pola pertanggungjawaban baik kualitas pupuk maupun kualitas SDM di BBPPTP Surabaya lewat PLT Direktorat Jenderal Perkebunan.

Kedua, Direktorat Jenderal Perkebunan atau Plt Dirjenbun Pusat untuk melakukan tindakan hukum yang pasti atas semua bukti yang sah secara hukum, di mana LSM MAKI akan mengajukan secepatnya setelah menerima jawaban klarifikasi dari Kepala BBPPTP Surabaya.

Ketiga, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk secepatnya turun melakukan investigasi internal atas laporan yang masuk.

“Kami akan memberikan waktu kepada BBPPTP Surabaya untuk menjawab surat permohonan klarifikasi yang kami kirimkan sampai batas hari Senin, 13 September 2021,” kata Heru Satriyo.(res)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed