by

MAKI Duga Kerja Pansel JPT Pemprov Jatim Tidak Fair

-BERITA-55 views

MAKINEWS – Kendati Panitia Seleksi (Pansel) pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diisi para jagoan yang dikomandani Prof Dr Ir Muhammad Nuh, DEA, namun kinerja mereka tak lepas dari bau intrik. Padahal harapan besar ada di pundak mereka.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sendiri pernah menyematkan harapan seleksi terbuka itu akan menghasilkan pejabat yang berkualitas dan berintegritas serta mampu melaksanakan tugasnya dengan kreatif dan inovatif dalam melayani masyarakat.

Setidaknya kesan itu yang diendus MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Korwil Jatim.

“MAKI menduga Panitia Seleksi yang dipimpin Bpk Muhammad Nuh ini tidak fair dan tidak ‘wise’. Sangat jauh dari kata bijaksana,” ujar Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.IP dalam keterangan persnya, Selasa (31/8/2021).

M Nuh Ketua Pansel JPT Pemprov Jatim ( kiri ) & Heru MAKI

Menurutnya, hal itu terlihat dalam masa pendaftaran bahwa dari total 108 orang yang mendaftar tapi yang lolos syarat administrasi 85 orang. Selanjutnya terjadi proses pemilahan dari ke-85 peserta, yaitu ada peserta yang sudah mengikuti assesment, dan kelompok peserta yang harus mengikuti proses assesment oleh tim Pansel.

Pemilahan peserta sangat jelas. Sebanyak 27 peserta yang dianggap lolos dalam tahap assesment (kompetensi manajerial). Alasannya, peserta yang kelompok ini sudah pernah mengikuti assesment di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan ada peserta yg harus dilakukan assesment oleh Pansel pimpinan  M Nuh sebanyak 58 peserta.

“Ini ada 2 ( dua ) kejadian assesment dengan judul maupun peruntukan yang berbeda. Pertama assesment yg dilakukan di UIN Jakarta , dan assesment saat ini yang peruntukkannya untuk pengisian JPT Pratama di Pemprov Jatim,” ungkap Heru MAKI.

Dikatakannya, ada sesuatu dalam kerja Pansel yang di luar logika berpikir manusia normal. Bahwa ada kelompok peserta yang sudah dianggap lolos untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, ternyata ditemukan ada tercecer sejumlah peserta yang dianggap tidak lolos dan tidak mengikuti proses selanjutnya, yaitu tes wawancara dan penulisan makalah.

“Di antara 56 peserta tes wawancara dan penulisan makalah kali ini, ada temuan bahwa tak ada satu pun peserta berasal dari 27 orang yang sudah lolos assesment di Jakarta. Kenyataannya mereka tidak bisa mengikuti tahapan assesment Surabaya,,” lanjut Heru MAKI.

Hal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Sebab, assesment di UIN Jakarta dan assesment di Pemprov Jatim saat ini, jelas beda judul dan peruntukannya.

“Ini yang saya katakan tidak fair dan sangat tidak bijaksana. Karena Pansel mengikutsertakan hasil penilaian assesment di UIN Jakarta dalam penilaian proses aseesment kali ini,” ungkap Heru.

Terkait ketidak-rapian intrik dalam kerja Pansel itulah lMAKI Jatim akan mendatangi dan mempertanyakan dasar hukumnya: Bagaimana mungkin Pansel mencampur-adukkan proses  assesment di UIN Jakarta dalam hasil penilaian assesment kali ini.

“Kalau jawaban Pansel terkesan ngawur, maka kita akan bikin aksi demo besar-besaran nanti. Sebab, ini menyangkut wajah Pemangku Kebijakan di Pemprov Jatim,” pungkas Heru MAKI.

Sementara sumber di Pemprov Jatim menyebut, Pansel diketuai Muhammad Nuh dinilai mengedepankan nonteknis. Kurang memerhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, keahlian dan profesionalitas yang dimiliki peserta. (dur)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed