by

MAKI Mencium Aroma Persekongkolan Terstruktur oleh Dinasti Rekanan di NTB

MAKINEWS – Hanya satu kata, “Luar biasa.” Statemen itu terlontar oleh Heru Satriyo,S.Ip., Ketua LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Koorwil Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tengah memulai sesi wawancara dengan MAKINews.id.

Sambil menyeruput kopi hitam Heru MAKI meneruskan pembicaraanya, “MAKI NTB melihat dengan sangat jelas aroma persekongkolan yang begitu terstruktur, masif dan intensif yang dilakukan sebuah dinasti rekanan penyedia dengan pihak SKPD.”

Lantas Heru MAKI mencontohkan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang telah merilis puluhan paket metode Penunjukan Langsung (PL) di mana rekanan penyedia yang ditunjuk hanya itu-itu saja, bahkan satu alamat muncul dengan 2 – 3 CV bekerja sama, saling membagi paket-paket PL tersebut. Semakin membuat parah karena barang yang dikirimkan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

“MAKI NTB mempunyai bukan saja dua alat bukti, bahkan MAKI NTB mempunyai lima alat bukti yang sah demi hukum. Saat ini, sesuai persetujuan internal, Ketua MAKI NTB telah berkirim surat resmi kepada Kadistanbun NTB dan Kadisnak Keswan NTB untuk meminta klarifikasi terkait menguatnya dugaan persekongkonglan tersebut yang sangat sarat menuju perilaku koruptif berjamaah,” kata Heru MAKI.

Tanaman kopi di bawah spek.

“Kita hanya bisa mengelus dada dengan kenyataan di atas, di tengah kesulitan masyarakat di tengah masa pandemi, terjadi sebuah perilaku koruptif yang menggunakan uang negara,” ujarnya.

Dikatakannya, MAKI NTB sudah memiliki bagan matrix bahwa persekongkolan tersebut bukan hanya terjadi di tahun 2021, tapi di tahun-tahun sebelumnya hal itu juga sudah dilakukan. MAKI NTB sudah mengumpulkan fakta hukum tersebut.

Saat ini yang tengah dilakukan MAKI NTB hanya menunggu jawaban surat permohonan klarifikasi dari kedua SKPD tersebut. “Setelah mendapatkan jawaban secepatnya kami akan mengambil langkah hukum dengan melakukan pelaporan terhadap dugaan persekongkolan dan dugaan dinasti penguasa paket tersebut.

Dilanjutkan oleh Heru MAKI, “Opsi pelaporan hukumnya yang pertama adalah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk membuktikan persekongkolan tersebut, setelah itu Bidang Hukum MAKI NTB akan melaporkan via PTUN terkait Nomer Surat Pesanan dan SPK untuk semua paket hasil dari persekongkolan tersebut, dan terakhir ada dua alternatif, kalau tidak ke Kejati NTB atau langsung ke KPK,” ungkap Heru MAKI.

MAKI NTB juga secepatnya akan membuka beberapa indikasi persekongkolan dan dugaan memecah paket pekerjaan menjadi metode PL tersebut untuk menghindari lelang untuk Dinsos NTB dan beberapa SKPD yang lain. MAKI NTB juga akan secepatnya berkirim surat kepada Kalaksa atau Kepala BPBD NTB terkait pertanggungjawaban pengelolaan DSP (Dana Siap Pakai) dari BNPB Pusat yang turun ke BPBD NTB.

“Insya Allah ikhtiar kami, MAKI NTB, terkait menghilangkan dan memininalisir perilaku koruptif dengan menggunakan uang negara akan selalu menjadi jargon dan semangat MAKI NTB,” pungkas Heru MAKI.(tim makinews)

Tunggu Liputan Khusus episode selanjutnya berkenaan pengungkapan korupsi di Bumi Gora NTB.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed