by

18 Kursi Eselon 2 Pemprov Jatim Dilelang, MAKI Nilai Gubernur Ambigu

-Berita-202 views

MAKINEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi 18 kursi pimpinan tertinggi di lingkungan Pemprov Jatim. Seleksi tersebut didasarkan pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor: 52 Tahun 2020 perihal Pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tertinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah dalam kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Harapannya seleksi terbuka menghasilkan pejabat yang berkualitas dan berintegritas serta mampu melaksanakan tugasnya dengan kreatif dan inovatif dalam melayani masyarakat,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Korwil Jatim segera merespons lelang jabatan pimpinan tertinggi di Pemprov Jatim itu. Bahkan MAKI menilai Gubernur Khofifah diliputi keraguan dan kebijakannya terkesan ambigu.

“Sebab kami tahu betul, bahwa OPD-OPD seperti pada Dinas PU Bina Marga, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, dan lainnya, proses regenerasi sejauh ini sudah berlangsung dengan melakukan beberapa kajian teknis di internal mereka sendiri. Itulah sebabnya, saya anggap ada keragu-raguan dan terkesan ambigu dari kebijakan lelang 18 jabatan tertinggi di lingkungan Pemprov Jatim kali ini,” tandas Ketua MAKI Korwil Jatim, Heru Satrio, SIP, Kamis (5/8/2021).

Sebelumnya, Gubernur Khofifah juga menjelaskan, tahapan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tertinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim dimulai 4 Agustus 2021. Pendaftaran seleksi dilakukan lima hari kerja. Jika dalam waktu tersebut belum diperoleh pelamar yang memenuhi syarat minimal tiga orang calon pada masing-masing jabatan, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu pengumuman dan pendaftaran selama tiga hari kerja.

Seleksi itu mencakup beberapa tahapan seperti, seleksi administrasi, asesmen kompetensi manajerial oleh tim asesor atau Lembaga Assessment Center, hingga seleksi kompetensi bidang. Setiap tiga calon peserta terbaik akan diajukan kepada Gubernur Jatim pada 7 September 2021. Proses seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apa pun.

Informasi lebih lanjut tentang seleksi terbuka tersebut bisa diakses melalui situs Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim di http//bkd.jatimprov.go.id/. Selain itu bisa langsung menghubungi Panitia Seleksi (Pansel) di kantor BKD Provinsi Jatim, Jalan Jemur Andayani 1 Surabaya atau menghubungi nomor ponsel 081 297 275 135.
18 Jabatan kosong yang dilelang sebagai berikut :

  1. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
  3. Kepala Dinas Kesehatan
  4. Kepala Dinas PU Bina Marga
  5. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air
  6. Kepala Dinas Peternakan
  7. Kepala Bakorwil Madiun
  8. Kepala Bakorwil Jember
  9. Kepala Bakorwil Malang
  10. Kepala Bakesbangpol
  11. Wadir Penunjang Pelayanan RSUD dr Saiful Anwar
  12. Wadir Penunjang dan Pendidikan Penelitian RSUD dr Soedono
  13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
  14. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
  15. Kepala Biro Perekonomian
  16. Kepala Biro Administrasi Pimpinan
  17. Kepala Biro Organisasi
  18. Direktur RSUD Karsa Husada Batu

MAKI Pertanyakan Kualitas Pansel
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Korwil Jawa Timur secara prinsip mendukung apa pun kebijakan yang diambil Gubernur Khofifah, termasuk terkait lelang jabatan 18 pimpinan OPD kali ini. Hanya saja MAKI melihat ada kesan keragu-raguan atau langkah yang bersifat ambigu dari gubernur. Sebab, karena kalau mendasari kebiakannya dengan SE Menpan-RB, mengapa seluruh pos jabatan eselon dua yang lowong kemarin tidak dilelang sekalian.

“Apakah memang regenarasi internal yang dilakukan teman-teman di OPD tidak berjalan maksimal?” tukas Heru Satrio, Ketua MAKI Korwil Jatim, Kamis (5/8).

Sebab, menurutnya, pihaknya tahu betul secara teknis, bahwa OPD-OPD seperti pada Dinas PU Bina Marga, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan, dan lainnya, proses regenerasi sejauh ini sudah berlangsung dengan melakukan beberapa kajian teknis di internal mereka sendiri. Itulah sebabnya, ia menilai ada keragu-raguan dan terkesan ambigu dari kebijakan lelang 18 jabatan tertinggi di lingkungan Pemprov Jatim.

“Ini mesti jadi perhatian Ibu Gub juga. Yakni terkait kompetensi Panitia Seleksi (Pansel) itu. Maaf, sikap kami agak keras terkait lelang jabatan ini. Apa pun kebijakan kami support, tetapi kali ini kami melihat ada sifat ambigu dan ragu-ragu dari Ibu Gubernur,” tegasnya.

Menurutnya, kebijakan yang terkesan ragu-ragu dan ambigu itu terlihat dari keberadaan Pansel dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim yang notabene digawangi kepala BKD Jatim yang baru dilantik beberapa hari lalu, yaitu Ibu Indah Wahyuni, yang mantan Kepala PBJ Jatim.

“Wajar saja kalau MAKI Korwil Jatim mempertanyakan kualitas Pansel yang pasti merupakan produk BKD lama ini,” pungkasnya. (dur)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed